{"id":2960,"date":"2023-07-07T06:57:38","date_gmt":"2023-07-07T06:57:38","guid":{"rendered":"https:\/\/bknpdiperjuangan.id\/?p=2960"},"modified":"2023-07-07T06:57:45","modified_gmt":"2023-07-07T06:57:45","slug":"untuk-wujudkan-cita-cita-bung-karno-negara-harus-perkuat-kebijakan-ekonomi-prorakyat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bknpdiperjuangan.id\/en\/untuk-wujudkan-cita-cita-bung-karno-negara-harus-perkuat-kebijakan-ekonomi-prorakyat\/","title":{"rendered":"Untuk Wujudkan Cita-Cita Bung Karno, Negara Harus Perkuat Kebijakan Ekonomi Prorakyat"},"content":{"rendered":"
\n
\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Bung Karno telah menanamkan konsep pemikiran ekonomi dengan dasar gotong-royong yang berorientasi sepenuhnya pada kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak ditemui bahwa cita-cita luhur Bung Karno tersebut belum terlaksana secara optimal. Seharusnya Indonesia bisa jauh lebih maju lagi dengan optimalisaai sumber daya yang dimiliki.<\/p>\n\n\n\n

Hal ini dikatakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H, LLM, dalam podcast Bung Karno Series Bulan Bung Karno 2023 di kanal YouTube BKN PDI Perjuangan uang dipandu host Mirza Ahmad dan Ovi Wardana.<\/p>\n\n\n\n

Lima tahun bertugas di Norwegia, banyak hal yang ia pahami tentang negara Nordik di Semenanjung Skandinavia itu. Menurut Todung, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga menyatakan bahwa Norwegia adalah negara yang paling demokratis. Sementara berdasarkan hasil survei lembaga Transparancy Internasional, Norwegia merupakan negara yang relatif bersih dari korupsi dengan indeks kebahagiaan paling tinggi.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHasil survei lembaga survei internasional ini bagus untuk kita jadikan rujukan,\u201d kata pria yang semester depan akan mengajar mata kuliah \u2018Negara Kesejahteraan\u2019 di UGM ini. Menurut Todung, konsep negara kesejahteraan di Norwegia merupakan mimpi para proklamator Bangsa Indonesia yang perlu diwujudkan di tanah air. Hal itu karena gagasan menjadikan Indonesia sebagai negara sejahtera pernah disampaikan Bung Hatta dan Muhammad Yamin pada tahun 1945.<\/p>\n\n\n\n

“Kalau kita sudah berhasil menerapkan kesejahteraan dalam kehidupan nyata, maka tidak ada lagi kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia,” ucapnya. Namun, lanjut Todung, hingga kini menjadikan Indonesia sebagai negara sejahtera seperti mimpi para pendiri bangsa belum juga terwujud.<\/p>\n\n\n\n

Agar cita-cita itu tercapai, kata lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, semua kebijakan perekonomian kita harusnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa, memang tidaklah mudah mewujudkan mimpi tersebut. “Tapi bukan berarti kita tidak mungkin, bukan berarti kita tidak bisa,” imbuhnya.<\/p>\n\n\n\n

Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah, jika dikelola dengan sebaik-baiknya, dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyat. \u201cDalam UUD 1945 Pasal 34 mengamanatkan pemerintah untuk memberikam jaminan sosial kepada masyarakat dan UU 1999 Pasal 39 tentang negara menjamin hak rakyat,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n\n\n

Pemilik gelar master dan doktor dari University of California di Berkeley ini melanjutkan, Mmeskipun saat ini sudah ada sejumlah program pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. tapi apakah cukup terintegrasi, holistik, sistematis? \u201cNah, ini tantangan untuk pemimpin kita ke depannya,\u201d sambungnya.<\/p>\n\n\n\n

Todung menegaskan, Bung Karno dan Bung Hatta punya kontribusi besar membangun sistematis kesejahteraan bangsa kita. Sebagai \u2018solidarity makers\u2019, Bung Karno menjadi pemersatu Indonesia sebagai negara majemuk, serta membangun \u2018nation dan character building\u2019. Sementara itu, Bung Hatta menggagas berdirinya koperasi yang membangun dan memberdayakan semua masyarakat. \u201cJika ide-ide besar itu dijalankan dengan baik sejak dulu tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\u201d kata Todung.<\/p>\n\n\n\n

Idealnya, kata pria yang juga pernah menempuh pendidikan hukum di Dallas dan Harvard University itu, semua masyarakat baik kaya maupun miskin menjadi tanggung jawab negara. Ia mencontohkan, di Norwegia, setiap bayi yang baru lahir baik dari keluarga kaya ataupun miskin mendapat dana dari negara. \u201cMereka semua digaji oleh negara setiap bulan dan pada usia 18 tahun saat memasuki bangku kuliah dapat uang lagi dari negara,\u201d kisahnya.<\/p>\n\n\n\n

Pemberian fasilitas seperti itu, kata Todung, memang belum bisa dilakukan di Indonesia. Namun, amanat konstitusi mengatakan negara hanya wajib bertanggung jawab terhadap fakir miskin dan anak terlantar.<\/p>\n\n\n\n

Todung mengapresiasi program pendidikan dasar dan BPJS yang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu rakyat kecil. Menurutnya, ini merupakan salah satu contoh keberhasilan pemerintah dalam dalam bidang kesehatan untuk membantu masyarakat. \u201cNamun, masih banyak sektor lain yang belum. Seperti penggangguran, atau disabilitas. Ini semua harus dicover oleh negara. Negara ini didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya,” tegas Todung.<\/p>\n\n\n\n

Salah satu yang paling penting dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Todung mengingatkan, jika Indonesia tidak hati-hati, tidak menutup kemungkinan ekonomi negara kita akan menjadi seperti Amerika Serikat yang dikuasai \u2018superheads\u2019. \u201cAmerika itu dikuasai satu persen orang yang disebut superheads. Superheads ini menguasai lebih 50 persen perekonomian nasional,\u201d papar pria kelahiran Mandailing Natal, Sumatera Utara, 73 tahun silam.
Todung menggarisbawahi bahwa saat ini sistem ekonomi kita belum ramah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM tidak terlalu dimaksimalkan dan ekonomi kita justru memberikan ruang yang lebih luas kepada perusahaan-perusahaan besar. Menurutnya, kita harus menyusun sebuah strategi ekonomi yang memberikan ruang lebih luas kepada UMKM-UMKM yang ada di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Pengalaman membuktikan, di saat krisis, usaha kecil dan menengah inilah yang menopang negara. Sementara perusahaan besar yang tidak bangkrut akibat krisis finansial, tinggal pindah atau relokasi saja ke negara lain. \u201cSelama usaha kecil dan menangah itu tidak kita berdayakan, akan sangat sulit menghilangkan kesenjangan ekonomi. Padahal, saat ini digitalisasi begitu memukul dengan pengurangan tenaga kerja sangat massif,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Learn More<\/p>\n\n\n\n

\n